Siapa Sebenarnya yang Berkhianat: Warga atau Negara?

March 2, 2026 admin

Konsep “pengkhianatan” dalam hubungan antara warga negara dan negara sering muncul dalam diskursus politik dan sosial. Topik ini bukan sekadar retorika tajam dari pengamat atau kolumnis, tetapi merupakan refleksi penting atas ekspektasi moral, kewajiban hukum, dan keterkaitan antara warga, negara, serta legitimasi pemerintahan.

Pertanyaan seperti “siapa yang berkhianat — warga atau negara?” memaksa kita mengkaji kembali apa arti pengkhianatan dalam konteks publik, siapa yang dapat dikatakan benar-benar telah mengkhianati amanat sosial, dan apa akibatnya bagi tatanan demokrasi modern.

1. Pengkhianatan dalam Konteks Pemerintahan dan Demokrasi

Secara politis, negara dibentuk dengan tujuan utama melindungi warga negaranya, menjamin hak-hak dasar, serta menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan efektif. Di negara demokratis seperti Indonesia, legitimasi negara berasal dari warga negara sendiri melalui proses pemilihan umum dan kedaulatan rakyat.

Namun ketika aparat negara, elite politik, atau pejabat publik bertindak tidak lagi atas nama keadilan dan kesejahteraan publik — tetapi justru untuk kepentingan pribadi atau kelompok — muncul tuduhan bahwa pihak itu telah mengkhianati amanat rakyatnya sendiri. Hal ini bisa terjadi misalnya ketika kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau melanggar prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar legitimasi negara.

Dalam perspektif etika politik, pelanggaran terhadap amanat publik tidak hanya secara normatif salah, tetapi juga melanggar prinsip moral dan hukum yang mendasari hubungan negara-warga.

2. Apa Itu “Pengkhianatan”?

Secara etimologis dan hukum, kata khianat berarti tidak memenuhi janji, melanggar amanat, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Dalam banyak tradisi hukum maupun agama, ketidakjujuran, korupsi, atau ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pihak yang dipercayakan.

Dalam konteks pemerintahan, pengkhianatan bukan hanya tindakan melanggar hukum yang berujung pidana; lebih jauh, itu menjadi pelanggaran terhadap kepercayaan sosial yang diberikan warga kepada pejabat publik. Ketika pejabat menyalahgunakan karakter kelembagaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok kecil, mereka dianggap mencederai legitimasi negara yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan banyak pihak.

3. Bila Warga Mencurigai Negara

Tidak jarang warga merasa bahwa negara “mengkhianati” mereka ketika kebijakan publik tidak mencerminkan kesejahteraan sosial, prinsip keadilan, atau perlindungan hak dasar. Misalnya, dalam kasus sosial atau ekonomi yang kontroversial — seperti kontroversi anggaran, peran institusi publik dalam mengatur kesejahteraan masyarakat, atau kasus yang menunjukkan ketimpangan antara janji politik dan realisasi — warga dapat merasa dikhianati oleh negara atau aparatnya.

Perasaan ini sering kali muncul ketika:

Janji kampanye tidak terpenuhi setelah pejabat terpilih.
Kebijakan dirasakan lebih memihak elite atau pendukung tertentu.
Ketidakadilan sistemik terlihat jelas dalam kehidupan publik.
Pemerintahan tidak transparan atau tidak bisa menjelaskan keputusan dengan jelas.

Dalam semua kasus ini, warga bisa merasa bahwa negara — melalui elite atau pelayan publiknya — gagal memenuhi amanat sosialnya. Apalagi jika kebijakan yang diambil secara langsung memperburuk kesejahteraan warga biasa tanpa kompensasi atau dialog yang memadai.

Itulah sebabnya organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas advokasi sering menjadi kontrol sosial terhadap negara, menagih pertanggungjawaban ketika negara berada jauh dari harapan publik. Ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, di mana suara warga tetap menjadi pengingat bahwa negara harus selalu menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan.

4. Bila Warga Dituding Berkhianat: Siapa Artinya?

Di sisi lain, tuduhan pengkhianatan juga bisa dialamatkan kepada warga ketika tindakan rakyat dianggap merugikan kepentingan umum atau hukum yang berlaku. Misalnya:

a. Ketidakpatuhan terhadap hukum dan aturan

Ketika warga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan serta kesejahteraan orang lain — seperti sabotase fasilitas umum, serangan terhadap institusi pemerintahan, atau penutupan akses publik tanpa prosedur yang benar — tindakan tersebut bisa dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tatanan sosial dan negara. Karena hukum dan tata tertib adalah kontrak sosial yang disepakati bersama demi kesejahteraan bersama.

b. Penyebaran disinformasi yang merusak kepercayaan

Tuduhan pengkhianatan juga dialamatkan pada warga atau kelompok yang menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang mengganggu stabilitas, merusak reputasi institusi publik, atau memecah belah masyarakat. Dalam era digital, narasi semacam ini bisa memperburuk konflik sosial dan memicu aksi yang merugikan banyak pihak.

Tentu saja, kritik kepada negara secara sah boleh dilakukan dalam demokrasi, tetapi penyampaian kritik yang tidak berdasar fakta, memprovokasi kekerasan, atau mencederai martabat institusi publik bisa disalahartikan sebagai perbuatan yang muncul dari motivasi destruktif, bukan reformis.

5. Negara dan Warga: Keduanya Bertanggung Jawab

Bukan berarti hanya satu pihak yang pantas “dihukum” moral secara otomatis. Sering kali ketidakpercayaan antara warga dan negara merupakan masalah dua arah, bukan sekadar salah satu pihak saja. Kegagalan negara dan kegagalan warga sama-sama bisa menjadi faktor yang memperburuk dinamika hubungan ini:

🧑‍⚖️ Negara gagal ketika tidak transparan, tidak akuntabel, atau korup, sehingga warga merasakan ketidakadilan.
👩‍👩‍👧 Warga gagal ketika tidak menghormati hukum, menyebarkan kebencian, atau menolak dialog damai, sehingga merusak tatanan publik.

Dalam perspektif demokrasi yang sehat, hubungan antara negara dan warga lebih bersifat kontrak moral dan hukum. Negara harus memenuhi hak dan kewajibannya, dan warga harus mematuhi hukum sambil secara bebas memberikan kritik yang konstruktif.

6. Kesimpulan: Nilai Amanah sebagai Lintasan Etika

Pengkhianatan dalam hubungan antara warga dan negara bukan semata tindakan hitam-putih. Ini lebih merupakan isu etika dan moral yang berkaitan dengan kesetiaan terhadap amanah yang dipercayakan, apakah itu amanah publik yang diberikan kepada pejabat, atau tugas warga untuk menaati hukum serta aturan bersama.

Dalam konteks negara demokratis, jika pemerintah tidak memenuhi amanatnya, warga secara proporsional berhak untuk mempertanyakannya secara sah dan berdialog dengan negara. Sebaliknya, jika warga mengambil langkah yang merusak kesejahteraan umum dengan cara yang tidak sah, maka hal itu juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap ikatan sosial yang mendasari negara.