Mitos: Perubahan Iklim Hanya Agenda Politik Negara Besar
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pandangan bahwa perubahan iklim hanyalah permainan politik global.
Sebagian orang percaya isu ini dibesar-besarkan oleh negara maju untuk membatasi industrialisasi di negara berkembang.
Ada juga yang menudingnya sebagai alat untuk menggalang dana dan membentuk opini publik melalui lembaga internasional.
Pandangan ini makin menguat di era media sosial.
Narasi seperti “iklim tidak berubah secara signifikan” atau “bencana alam adalah siklus biasa” sering kali menyebar tanpa dasar ilmiah, lalu diterima sebagai kebenaran.
Namun, apakah benar perubahan iklim cuma propaganda politik?
Fakta: Data Ilmiah Menunjukkan Kenaikan Suhu Global Nyata
Faktanya, sains sudah bicara dengan sangat jelas.
Menurut laporan terbaru IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023), suhu rata-rata bumi telah meningkat 1,2°C sejak era pra-industri.
Peningkatan ini bukan kebetulan atau “siklus alam”, melainkan hasil dari akumulasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia: pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan emisi industri.
“Kita kini berada di titik di mana dampak perubahan iklim sudah tak bisa disangkal,” kata Dr. Hoesung Lee, Ketua IPCC, dalam laporan resmi tahun lalu.
“Data dari observasi satelit, pengukuran laut, dan suhu permukaan semuanya konsisten.”
NASA dan NOAA juga mencatat bahwa 10 tahun terakhir adalah dekade terpanas sepanjang sejarah pencatatan modern.
Gelombang panas ekstrem di Eropa, kekeringan di Afrika, dan banjir besar di Asia Tenggara — termasuk Indonesia — merupakan konsekuensi langsung dari ketidakseimbangan iklim global.
Mitos: Perubahan Iklim Tidak Berpengaruh di Indonesia
Banyak juga yang beranggapan bahwa Indonesia aman dari dampak perubahan iklim, karena dianggap punya hutan luas dan curah hujan tinggi.
Padahal, data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menunjukkan gejala sebaliknya.
Rata-rata suhu permukaan Indonesia meningkat 0,8°C dalam 40 tahun terakhir.
Fenomena cuaca ekstrem meningkat dua kali lipat sejak 2010, termasuk gelombang panas di Jawa dan banjir bandang di Kalimantan.
“Kita mulai merasakan musim yang tak menentu: kemarau panjang, hujan ekstrem, dan gagal panen,” jelas Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG, dalam konferensi pers Mei 2025.
“Ini bukan wacana politik, tapi fakta ilmiah yang bisa diukur.”
Selain itu, kenaikan muka air laut di wilayah pesisir utara Jawa dan Sumatera telah menyebabkan abrasi hingga 2 meter per tahun, menenggelamkan ratusan hektar lahan produktif.
Fakta: Politik Memang Terlibat, Tapi Sebagai Bagian dari Solusi
Benar bahwa isu perubahan iklim melibatkan politik —
namun bukan berarti ia “isu politik semata.”
Politik menjadi penting karena kebijakan publik dan keputusan internasional menentukan arah mitigasi dan adaptasi iklim.
Misalnya, perjanjian Paris Agreement 2015 mewajibkan negara-negara menekan emisi karbon.
Kebijakan ini bersifat politis, tapi berbasis ilmiah dan bertujuan melindungi ekosistem global.
Negara-negara seperti Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon (LCDI), telah berkomitmen menurunkan emisi hingga 31,89% pada 2030.
Langkah ini melibatkan kerja sama lintas sektor — energi, transportasi, dan kehutanan — serta dukungan masyarakat.
Jadi, politik di sini bukan manipulasi, tapi instrumen kebijakan untuk melindungi planet.
Mitos: Teknologi Bisa Mengatasi Segalanya Tanpa Harus Mengubah Gaya Hidup
Narasi lain yang sering muncul adalah bahwa teknologi akan menyelesaikan semua masalah iklim — dari energi terbarukan hingga penyerapan karbon.
Padahal, tanpa perubahan perilaku dan pola konsumsi, teknologi hanyalah solusi sementara.
Menurut World Economic Forum (2024), sekitar 60% emisi global berasal dari gaya hidup konsumtif masyarakat perkotaan: transportasi pribadi, makanan olahan, dan limbah energi rumah tangga.
“Perubahan iklim tidak bisa diatasi hanya dengan alat, tapi dengan kesadaran kolektif,” ujar Greta Thunberg, aktivis lingkungan asal Swedia.
“Tanpa perubahan gaya hidup, sains tak akan cukup.”
Fakta: Dampak Ekonomi Perubahan Iklim Sudah Terlihat
Perubahan iklim juga bukan hanya masalah lingkungan, tapi ancaman ekonomi nyata.
Badan dunia IMF (2025) memperkirakan kerugian global akibat bencana iklim mencapai US$ 5 triliun per tahun pada 2030 jika tidak ada tindakan signifikan.
Indonesia sendiri sudah merasakan dampaknya:
- Produksi pangan turun hingga 15% di beberapa wilayah karena gagal panen.
- Produktivitas nelayan menurun akibat cuaca ekstrem.
- Infrastruktur rusak akibat banjir dan tanah longsor.
Kondisi ini menunjukkan bahwa menyangkal perubahan iklim justru lebih mahal daripada menghadapinya.
Kesimpulan: Isu Ini Bukan Politik, Tapi Kemanusiaan
Jadi, benarkah perubahan iklim hanya isu politik?
Tidak. Ia adalah kenyataan ilmiah yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan.
Politik memang hadir dalam proses solusinya — bukan untuk mempermainkan, tapi untuk menyelamatkan.
Yang membuat isu ini tampak “politik” adalah karena dampaknya meluas: dari petani, nelayan, sampai industri energi.
Perubahan iklim bukan propaganda negara besar.
Ia adalah alarm global yang berbunyi di setiap penjuru bumi, termasuk Indonesia.
Dan pilihan ada di tangan kita: menyangkalnya, atau beradaptasi dengan kesadaran.
Related Keywords: perubahan iklim, isu politik, global warming, sains iklim, krisis lingkungan
