Bupati Natuna Bertemu Kepala Badan Gizi Nasional untuk Perkuat Ketahanan Gizi di Perbatasan
**NATUNA — Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat di wilayah perbatasan melalui dialog dan kerja sama intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Agenda ini dilaksanakan setelah Bupati Natuna, bersama sejumlah pejabat daerah, menemui Kepala Badan Gizi Nasional guna membahas penguatan program nutrisi yang menjadi prioritas nasional dan lokal.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dan pendidikan, terutama di kawasan perbatasan yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pangan bergizi. Ketahanan gizi di wilayah perbatasan dianggap krusial untuk menunjang tumbuh kembang generasi muda serta kemampuan masyarakat secara umum dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi.
Sinergi Strategis antara Daerah dan BGN
Dalam pertemuan itu, Bupati Natuna menyampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional tekad kuat pemerintah daerah untuk menjadikan program gizi sebagai prioritas pembangunan. Fokus utama dari pertemuan adalah mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memastikan alokasi dan pelaksanaan program ini tepat sasaran. Program MBG merupakan salah satu inisiatif BGN yang telah diluncurkan secara nasional untuk memastikan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup.
Program ini sebelumnya juga telah diperkenalkan di Natuna, di mana ratusan sekolah di wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan MBG oleh pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional. Upaya ini menunjukkan keseriusan Pemkab Natuna dalam mendukung program pusat demi memenuhi kebutuhan nutrisi di berbagai jenjang usia.
Lebih lanjut, pertemuan ini membuka dialog tentang strategi memperluas cakupan manfaat MBG, sehingga tidak hanya melayani sekolah saja tetapi juga calon generasi muda serta keluarga yang membutuhkan dukungan gizi lebih lanjut. Fokus kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen BGN untuk memperkuat ketahanan gizi secara nasional melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah.
Konteks Ketahanan Gizi di Wilayah Perbatasan
Daerah perbatasan seperti Natuna kerap menghadapi kesulitan logistik dan akses bahan pangan yang berkualitas, meskipun pemerintah nasional telah berupaya memperluas layanan melalui pembangunan titik layanan gizi seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Penetapan lokasi SPPG di banyak titik strategis di Natuna sebelumnya menunjukkan langkah pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan layanan gizi dasar.
Program ketahanan gizi di Natuna bukan hal baru. Sebelumnya, pemerintah daerah sudah merancang dan melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah untuk menjangkau ribuan siswa, termasuk dari jenjang PAUD hingga SMA. Program ini diharapkan dapat memastikan pemerataan akses makanan bergizi di kalangan pelajar, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.
Dalam pertemuan dengan BGN, Bupati Natuna menekankan pentingnya peran serta semua pemangku kepentingan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program gizi guna mencegah masalah kesehatan jangka panjang, seperti stunting dan kurang gizi kronis. Fokus ini juga diharapkan dapat mengurangi disparitas kualitas gizi antara wilayah pusat dan daerah perbatasan.
Dorongan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan
Selain aspek kesehatan, program ketahanan gizi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bupati Natuna pernah mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam pelaksanaan MBG, sehingga pelibatan petani dan pelaku usaha lokal menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan. Pendekatan ini membantu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjamin pasokan bahan pangan bergizi yang berkelanjutan.
Melalui pertemuan itu, pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional juga meninjau pelaksanaan teknis pelatihan petugas layanan, pengelolaan bahan pangan, serta monitoring dan evaluasi kualitas gizi yang disalurkan. Langkah ini merupakan respons terhadap komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan gizi demi masa depan generasi muda Indonesia di daerah perbatasan seperti Natuna.
